Presiden; Penetapan Hari Santri, Tidak Akan Timbulkan Sekat Sosial
Jakarta (Pinmas) – Presiden Joko Widodo meyakini penetapan Hari Santri tanggal 22 Oktober tidak akan menimbulkan sekat-sekat sosial, ataupun memicu polarisasi antara santri dan non santri. Tapi sebaliknya akan memperkuat semangat kebangsaan, mempertebal rasa cinta tanah air, akan memperkokoh integrasi bangsa, serta memperkuat tali persaudaraan kita. Demikian ditegaskan Presiden saat mendeklarasikan Hari Santri Nasional di Masjid Istiqlal jakarta, Kamis (22/10).
Penetapan Hari Santri Nasional, ujar Presiden, dimaksudkan agar kita semua ingat untuk meneladani semangat jihad keindonesiaan para pendahulu kita, semangat kebangsaan, semangat cinta tanah air, semangat rela berkorban untuk bangsa dan negara.
“Dengan mewarisi semangat ini, saya berharap para santri masa kini dan masa depan baik yang di pesantren dan di luar pesantren dan seluruh anak bangsa dapat memperkuat jiwa religius keislaman dan sekaligus juga jiwa nasionalisme kebangsaan.
Dengan mewarisi semangat ini, Presiden berharap, para santri selalu ingat untuk berjihad untuk bangsa, tanah air, tumpah darah Indonesia kita tercinta. Dan untuk selalu ingat memperjuangkan kesejahteraan, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan untuk selalu ingat meningkatkan ilmu pengetahuan teknologi demi kemajuan bangsa dan negara. Dengan semangat itu, kita akan semakin optimis menghadapi tantangan, hambatan-hambatan yang ada di depan kita.
Dikatakan Presiden, semangat ini adalah semangat menyatukan dalam keberagaman, semangat menjadi satu untuk Indonesia. Saya percaya, dalam keragaman kita sebagai bangsa, baik keragaman suku, agama, maupun keragaman budaya melekat nilai-nilai untuk saling menghargai, saling menjaga toleransi, dan saling memperkuat tali persaudaraan antar anak bangsa,” imbuhnya.
“Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahamnirrahim, saya nyatakan dengan resmi tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional,” pungkas Presiden yang kembali disambut gemuruh shalawat dari ribuan santri dan umat Islam yang hadir dalam acara deklarasi tersebut.
Deklarasi juga dihadiri Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan sejumlah menteri kabinet kerja, sejumlah duta besar negara sahabat, pimpinan lembaga tinggi negara, pejabat eselon I dan II Kementerian Agama, Ketua Umum MUI Maruf Amin, Ketua Umum PBNU Said Agil Siradj, pimpinan pondok pesantren, dan pimpinan ormas Islam. (dm/dm).
